OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II ACEH BARAT - Haris Munanda; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAK Salah satu program yang menarik dari tugas dan wewenang DPRK adalah Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Dana aspirasi DPRK ini bila dianalisa sangat mirip dengan ´pork barrel budget´ di Amerika Serikat (AS). Dana aspirasi DPRK tidak lain adalah politik pork barrel untuk menjaga status quo anggota DPRK dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dana aspirasi yang diterima oleh setiap anggota dewan perlu dioptimalisasi supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif memberikan kesempatan berekspresi dan penejelasan yang lebih besar. Dana aspirasi Tahun 2015 anggota DPRK Dapil II Aceh Barat sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bubon dan Kecamatan Arongan Lambalek. Adapun pembangunan infrastruktur yang dibuat adalah drainase, membuat pagar masjid, tempat wudhu, lapangan bola, serta pelebaran jalan. Masih ditemukannya kendala dalam mengoptimalisasi dana aspirasi di DPRK Dapil II Aceh Barat. Adapun kendalanya adalah; penyaluran pembangunan dari dana aspirasi tidak merata di semua kecamatan yang ada di Dapil II. Dari tiga kecamatan yang termasuk dalam Dapil II hanya Kecamatan Bubon dan Arongan Lambalek yang mendapatkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Hal inidisebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit. Peneliti mengharapkan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kelancaran aktivitas warga sehari-hari, akan tetapi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah Dapil II juga harus diperhatikan, perlu kiranya dibuat sebuah pelatihan skill dan ekonomi mandiri warga untuk meningkatkan pembangunan. Dalam membuat perencanaan pembangunan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi administrasi seperti perizinan lahan, data lokasi pembangunan, peraturan yang baru, dan lain-lain ataupun dari segi operasional, seperti waktu yang dibutuhkan, bahan yang diperlukan dan lain-lain sehingga pembangunan tepat waktu dan lebih cepat selesai. OPTIMIZATION OF ALLOCATION OF ASPIRATION FUNDS OF MEMBERS OF DPRK DAPIL II WEST ACEH ABSTRACT One very interesting program authorized to Local Senator is developing the Vote Polling Place Program (UP2DP) or what most call Aspiration Funds. This aspiration fund by DPRK is like the ‘’pork barrel budget’’ in The United States. The aspiration fund is actually the pork barrel politics to protect the status quo of DPRK senates by paying back the expenses of campaign and voters voting using state budget. It is called the aspiration funds because it actually supports the publick aspirations. The funds accepted by the senates should be used optimally for the citizens sake. This study used qualitative research method with the descriptive approach. This method allows researcher to explore and more elaborate. The study shows that from aspiration fund in 2015 of vote polling Area II, west Aceh has been used for building public infrastructure in two sub-districts which are sub-district Bubon and Arongan Lambalek. The public infrastructures which were built are drainage, mosque fence, abolition place, football field, and also road expansion. However, there are still some obstacles in optimazing this aspiration fund West Aceh. The obstacles are the uneven distribution of aspiration fund in all sub districts in Vote Polling Place II West Aceh. From three sub-districts, only two sub-districts, Bubon Sub-district and Arongan Sub-district, received the infrastructures improvement aids from this aspiration fund. It is caused by the insufficient data gathered by the stakeholders, the insufficient lot for development served by the society in the place, and the limited tie provided. The researcher exects the infrastructure development is conducted for the sake of effectiveness of public activities. Howover, researcher believed that the human resources of the Vote Polling Place should be the concern too. The community skills training and entrepreneurships training should be suggested too for development. Thus the development planning is important especially in lot authorization, lot lacation data, the new regulations appropriation and such operational points as the timing, tools, and etc., so that the construction finishes on time.