PRO DAN KONTRA DALAM PROSES PENGESAHAN QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) ACEH TAHUN 2013 - 2033 - Jufrizal Jufrizal; adwani adwani (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAKTujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 – 2033 menimbulkan pro-kontra antara Pemerintah Aceh dan masyarakat sipil. Pro-kontra tersebut disebabkan oleh masih banyaknya terdapat kelemahan/kekurangan dalam Qanun RTRW Aceh dan di dalam qanun tersebut ada beberapa substansi yang seharusnya ada dalam tata ruang tetapi di dalam Qanun RTRW Aceh tidak ada, sehingga muncul penolakan-penelokan dari masyarakat. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian untuk melihat apa penyebab terjadinya pro-kontra dalam Qanun RTRW Aceh dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pro-kontra dalam Qanun RTRW Aceh dan dampaknya terhadap masyarakat, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh.Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator penting yang menyebabkan terjadinya pro-kontra di kalangan masyarakat yaitu hilangnya Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun RTRW Aceh yang menjadi kawasan strategis nasional yang harusnya dilindungi, tidak mengakomodir wilayah mukim yang menjadi hak kelola wilayah masyarakat setempat, dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses pembuatan Qanun RTRW Aceh. Serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.Peneliti mengaharapkan agar pemerintah dan masyarakat sipil dapat berkomunikasi dan berkerjasama dengan baik agar terciptanya suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik.Kata Kunci: Qanun RTRW Aceh, Pemerintah Aceh dan Masyarakat Sipil PROS AND CONS IN THE LEGALIZATIONPROCESS OF ACEH QANUN (ISLAMIC LAW) NUMBER 19 ON 2013 CONCERNING THE ACEH SPATIAL PLANNING (RTRW) ON 2013-2033ABSTRACTThe purpose of spatial planning is to create a cooperative relationship among the sub-region activities to achieve a harmonious and congenial relationship. The legalization of Aceh Qanun Number 19 in 2013 concerning the spatial planning (RTRW) of Aceh in 2013-2033 caused pros and cons between Aceh Government and public. The pros and cons are in due to debate against some contents or essential substances that are not included from the RTRW Qanun of Aceh. Therefore, it is interesting to take on research to find out the cause of pros and cons of RTRW Qanun of Aceh and impact on the society. This research was conducted in Banda Aceh. Based on that purpose, the research method used is a qualitative descriptive method with purposive sampling technique. The data required for this research obtained from field research and literary search. The field research was done by interviewing the informant and essential documents, while the literature was done by a reading textbook, legislation, and other reading material related to this research. The result from the study shows that three leading indicators are causing the pros and cons in society. They are the deforestation in Leuser ecosystem in RTRW Qanun of Aceh, which becomes the national strategic area that should be protected, not accommodating the resident territory which is the right of the local community to manage. The lack of public involvement in the making of RTRW Qanun of Aceh also impacts the society negatively. The researcher expects the government and civil society can communicate and work well together in order to create a policy that is oriented to the public interest.Keywords: RTRW Qanun of Aceh, Aceh Government and civil society