KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG IZIN PENDIRIAN GEREJA (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah) - Ali Akbar; Zainal abidin (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja” (Studi Kasus :Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah). Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi terjadinya Konflik di Aceh Singkil serta mengetahui pandangan umat Islam dan Kristen tentang peran Pemerintah Aceh Singkil terkait penyelesaian izin pendirian rumah ibadah (Gereja/undung-undung) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah.Penelitian menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara serta arsip yang berkaitan langsung dengan penelitian. Sedangkan teknik penulisan didasarkan pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2015 Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan dalam menanggapi konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Menurut umat islam, secara sadar umat non muslim telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979, melanggar kesepakan bersama 09 oktober 2011, melanggar SKB dua Menteri, serta Peraturan Gubernur Aceh No 25/2007 tentang izin pendirian rumah ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No 2/2007 tentang pendirian Rumah Ibadah. Isi perjanjian yang dilanggar oleh pihak umat non muslim ialah dalam kesepakatan bersama yaitu gereja di Aceh Singkil hanya boleh dibangun satu unit, yaitu Gereja Kuta Kerangen dengan ukuran 12x24m dan tidak bertingkat, serta empat unit undung-undung, yaitu satu unit di Desa Keras, satu Unit Napagalu, satu unit Desa Suka Makmur dan satu unit di Desa Lae Gecih. Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut di atas, makaharus di bongkar.Dalam pandangan umat non muslim, meskipun dalam kesepakatan bersama para petinggi umat non muslim sudah menandatangani perjanjian untuk hanya memiliki 1 buah gereja dan 4 unit undung-undung. Namun pertambahan penduduk kaum non muslim semakin banyak serta sulitnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah sehingga umat non muslim mendirikan geraja tanpa izin, dimana pada tahun 2012 tercatatada 27 gereja yang tersebar di wilayah Aceh Singkil. Contradictive Policy of Aceh Singkil Regency Government About Permission of Establishment of Church