TANTANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI VERIFIKASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus: DPD PSI Kota Banda Aceh) - Zia Ul Haq; Ubaidullah, MA Ubaidullah, MA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
AbstrakPeraturan Menteri Hukum dan Ham (Kemenkumham) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik merupakan salah satu syarat berdirinya partai politik baru. Verifikasi tersebut akan melihat kelengkapan partai politik baru yakni secara struktural 100% di tingkat pusat dan Provinsi, 75% untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 50% untuk Kecamatan. Kemudian juga kelengkapan syarat administrasi seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) kantor untuk tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, kemudian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Banda Aceh adalah salah satu kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang telah melalui verifikasi sesuai aturan Kemenkumham. Tidak hanya persoalan tahapan verifikasi, DPD PSI Kota Banda Aceh sebagai partai politik baru di Aceh juga harus dihadapkan oleh kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh. Kekhususan Provinsi Aceh telah melahirkan partai politik lokal (parlok) yang akan menjadi pesaing DPD PSI Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala internal maupun eksternal yang dihadapi DPD PSI Kota Banda Aceh sebagai partai politik baru terkait pemenuhan syarat atau aturan yang telah di tetapkan Kemenkumham. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang datang dari internal maupun eksternal yang dihadapi oleh DPD PSI Kota Banda Aceh ketika memenuhi segala aturan dari Kemenkumham telah berhasil dihadapi. Keberhasilan verifikasi tersebut dilakukan melalui kebijakan yang menjadi keputusan bersama, sehingga DPD PSI Kota Banda Aceh telah mampu menyelesaikan proses verifikasi Kemenkumham. Kata Kunci : Partai Politik, Kemenkumham, Strategi Politik, Banda Aceh The Challenge of Solidarity Party of Indonesia in Facing the Verification of Ministry of Law and Human Rights (Case Study: DPD PSI Kota Banda Aceh)AbstractThe regulation of the Minister of Law and Human Rights (Kemenkumham) Number 37 Year 2015 on Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik is one of the requirements of the establishment of new political parties. The verification will examine the completeness of the new political party that is 100% structurally at the central and provincial level, 75% for the district / municipal level and 50% for the sub-district level. Then it will also be considered the completeness of administrative requirements such as Keterangan Domisili (SKD) for the office at the level of Province, District / Municipality and Sub-District, the Surat Keterangan Terdaftar (SKT) for the level of Province and District / City. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) of the Partai Solidaritas Indonesia branch Kota Banda Aceh is one of the district / municipality stewardship that has been verified by the Kemenkumham. Not only the question of verification stage, the DPD PSI Kota Banda Aceh as a new political party in Aceh must also be confronted by the specificity of Aceh Province. The specificity of Aceh Province has allowed to the establishment of local political party (parlok) that will become main competitors of DPD PSI Kota Banda Aceh. This study aims to determine what were the factors that became the internal and external constraints faced by the DPD PSI Banda Aceh as a new political party in the fulfillment of requirements or conditions set by the Kemenkumham. The research used a qualitative research method with descriptive approach. Data collected through primary and secondary sources; primary data were obtained through field research by conducting interviews to informant. While the secondary data were obtained through literature research from documents, books and related readings. The results of this research show that the internal and external challenges experienced by DPD PSI Kota Banda Aceh when fulfilling all the requirements of Kemenkumham is a process that the party must face. Through joint decision policies, DPD PSI Kota Banda Aceh has been able to complete all verification processes of Kemenkumham.Keywords: Political Party, Kemenkumham, Strategy Politics, Banda Aceh