TANTANGAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI ACEH PASCA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) HELSINKI. (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS)) - Dahlil Imran; Ubaidullah Ubaidullah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2017)
Abstrak Bahasa IndonesiaPercepatan distribusi kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melaksanakan pemekaran daerah. Tentu hal tersebut dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan studi yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak. Pemekaran Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) mencuat sekitar tahun 1995 dan 2003. Pemekaran didorong oleh ketimpangan, kemiskinan yang menjadi-jadi serta pola relasi antara pemerintah dan masyarakat yang dirasa kurang baik. Wacana pemekaran ini dimungkinkan dalam logika ketatanegaraan Indonesia, namun yang menjadi menarik adalah wacana pemekaran ini berhadapan dengan isu perdamaian. Mengingat, Aceh yang pada tahun 2005 silam melakukan perjanjian damai, setelah lama diterjang badai konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit kalangan termasuk Elit Aceh menyatakan bahwa pemekaran bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan mengancam perdamaian yang sudah tercipta. Aspirasi pemekaran vis a vis penjagaan perdamaian, tolak-tarik antara keduanya menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik seperti apa yang timbul akibat wacana pemekaran Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) dan untuk mengetahui apakah konflik tersebut berpotensi menganggu perdamaian yang sudah tercipta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang timbul akibat wacana pemekaran ALABAS adalah konflik ide atau gagasan saja. Konflik ini bersifat konstruktif.Adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa konflik tersebut tidak berpotensi mengganggu perdamaian Aceh. Karena tidak adanya pertentangan secara fisik, eskalasi, serta juga terdapat pelemahan di dalam tubuh pergerakan pemekaran itu sendiri sehingga wacana pemekaran ini tidak cukup kuat untuk menggoyang atau bahkan menganggu perdamaian Aceh yang sudah tercipta.Kata Kunci : Pemekaran, Provinsi, Leuser, ALABAS, Konflik, Aceh Challenges of Peacebuilding in Aceh Post-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. (A Study on Discourse of Regional Blossoming of Aceh Leuser Antara South West (ALABAS))Abstrak Bahasa InggrisAccelerating distribution of welfare can be implemented in various ways, one of them by implementing the Regional Blossoming. Regional Blossoming in this case means creating a new province (pemekaran). Of course it can be realized if implemented with a comprehensive study and involving all parties. The Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) sprang up around 1995 and 2003. This idea is driven by inequality, the growing poverty and bad pattern of relations between government and his people. The discourse of regional blossoming is possible in the logic of Indonesian state administration, but the interesting thing is the discourse of this idea is dealing with the issue of peace. Remembering Aceh, in 2005 there was a peace agreement, after a long stormed by conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia. Not a few people including the Acehnese Elite today stated that blossoming is contrary to the So-called Undang-Undang Pemerintah Aceh or Law of Aceh Government (UUPA) and threatens the peace that has been created. Aspiration of regional expansion or regional blossoming vis a vis peacekeeping.This study aims to find out what kind of conflicts arise from the discourse of the division of Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) and to find out whether the conflict has the potential to disturb the peace that has been created.The method used is a qualitative research method with descriptive approach. Data obtained through primary data sources and secondary data, primary data through field research is by conducting interviews to informants. While the secondary data through literature research that is with documents, books and related reading.The result of research shows that conflict arising from the discourse of ALABAS expansion is a conflict of ideas only. This conflict is constructive type.The answer to the next question is that the conflict has no potential to disrupt Aceh's peace. Because in the absence of physical threat, escalation, and also there is weakening in the movement of the division itself, so that the division of so called pemekaran (blossoming) is not strong enough to disturb the peace of Aceh that has been created. Kata Kunci : Regional, Administrative, Blossoming, ALABAS, Conflict, Aceh