Pandangan Tokoh Masyarakat Aceh Barat Selatan Terhadap Penetapan Malik Mahmud Al-Haytar Sebagai Wali Nanggroe Aceh - Muhammad Firdaus; Effendi Hasan; Maimun Maimun (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2017)
ABSTRAK Terbentuknya Lembaga WN merupakan hasil kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM. Hasil nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan UUPA/11/2006. Implementasi UUPA melahirkan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang LWN. Qanun LWN disahkan pada tanggal 2 November 2012 oleh DPRA dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Selanjutnya pada 16 Desember 2013 Pemerintah Aceh melantik Malik Mahmud Al-Haytar sebagai WN. Pelantikan tersebut mendapat kritikan serta penolakan, sebagian masyarakat menganggap penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak melalui mekanisme dari ketentuan dan syarat yang tertuang dalam pasal 17 dan 18 Qanun LWN. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh mayarakat Aceh Barat Selatan terhadap sosok Malik Mahmud, dan faktor terjadinya Pro Kontra, serta implikasi selama Malik Mahmud menjadi WN. Data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat ABAS memiliki berbagai pandangan bahwa penetapan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Pimpinan Lembaga WN merupakan hasil musyawarah elemen partai dan tokoh masyarakat. Sedangkan sebahagian tokoh masyarakat lainnya berpandangan bahwa penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak transparansi serta proses penetapan tersebut tidak melalui mekanisme dari ketentuan syarat. Faktor muncul prokontra dikarenakan Sosok Malik Mahmud Al-Haytar yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan yang kurang memadai dan tidak mencerminkan karisma seorang Wali. Hal ini yang dianggap oleh tokoh masyarakat ABAS timbul prokontra. Implikasi selama Malik Mahmud menjadi WN hanya sekedar acara Seremonial. Saran, proses pemilihan serta penetapan WL diharapkan kedepan harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, agar proses tersebut mencerminkan demokratis. Kata Kunci: Kepemimpinan, Persepsi ABSTRACT The formation of the institution of WN is the result of an agreement of peace between Indonesian and GAM. The results of the memorandum of understanding, the Central Government issued the UUPA/11/2006. Implementation of UUPA gave birth to regulations No. 8 in 2012 on LWN. LWN regulations passed on November 2, 2012 by DPRA and signed by Governor Zaini Abdullah on November 19, 2012. Next on December 16th, 2013 the Aceh Government appointed Malik Mahmud Al Haytar as WN. The inauguration got criticism and rejection, some people consider the setting of Malik Mahmud Al Haytar not through the mechanism of the terms and conditions contained in article 17 and 18 regulations LWN. The purpose of this research is to know the views of south West Aceh community leaders against a figure of Malik Mahmud, and factors occurrence pros and cons, as well as the implications for Malik Mahmud became WN. Data obtained through this research that literature and field. Library research done by reading textbooks, journals, legislation, etc, related to this research, while fieldwork is carried out by means of direct interviews informants has been set. The results showed that the socialite of South West Aceh has a wide view that the determination of Malik Mahmud Al Haytar as leader Institution-WN is the result of deliberation elements of party and community leaders. While part of other community leaders argued that the determination of Malik Mahmud Al Haytar not transparency as well as the process of designation is not through the mechanism of the provisions of these terms. Factors appearing pros cons because the figure of Malik Mahmud Al Haytar who have religious knowledge and knowledge is inadequate and does not reflect the charisma of a guardian. This is considered by socialite of South West Aceh incidence pros cons. Implications for Malik Mahmud became the WN is merely a ceremonial event. Solution, the selection process and the WL is expected in the future should be in accordance with the mechanisms and conditions, so that the process reflects democracy.