Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Rohingya - Iqramullah Iqramullah; Adwani Adwani (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2017)
ABSTRAK Pada Mei 2015 sebanyak 1.400 pengungsi asal Rohingya dan Imigran Bangladesh berlabuh di Aceh. Sebanyak 790 orang pengungsi Rohingya tersebut di tampung di Kota Langsa. Dengan jumlah pengungsi yang besar, banyak bantuan-bantuan yang datang dari masyarakat dan lembaga sosial ternyata membuat permasalahan baru yang timbul. Hal ini karena dengan jumlah bantuan yang besar telah menimbulkan kecemburaun sosial di masyarakat Kota Langsa. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Langsa membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi, menugaskan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa untuk mengelola bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi wawancara dilakukan langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan dokumen Negara. Hasil yang telah didapati dalam penelitian ini ialah kebijakan yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa memang tidak memiliki payung hukum. Hal ini disadari oleh pihak Pemerintah Kota Langsa karena didalam pengelolaan bantuan Pemerintah Kota Langsa sering mengalami masalah terkait pendanaan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Langsa membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya yang mengkoordinir Lembaga Sosial yang berperan untuk memberikan bantuan pendanaan serta meminimalisir kecemburuan sosial masyarakat kota Langsa terkait besarnya bantuan yang di berikan untuk pengungsi Rohingya. Selanjutnya Diharapkan pemerintah Indonesia peka dan memiliki kebijakan terkait pengungsi agar dapat mengambil sikap apabila kedepannya pengungsi hadir kembali di daerah-daerah di Indonesia.Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Bantuan ABSTRACT In Mei 2015, As many as 1.400 refugees from Rohingya and immigrants from Bangladesh docked at Aceh. 790 of Rohingya refugees were given shelter in Langsa city. Because of their number, there were a lot of donation come from whether personal or social organization which later caused another problem. The dispute happened because the massive number of donation has resulted in the existence of social jealously in local people of Langsa. To overcome this problem, the city government arranged a team to manage the refugees, and assigned department of Social, Labor, and Inhabitant Mobility of Kota Langsa to manage the donation for Rohingya refugees. The technique of data collection of the study was interview which was done directly with the informants and the documents were gained from books, journals, and country documents. The result of the study showed that the current policies made were all done without any legal standard. The city government actually were aware of it and they stated that they often faced funding problem in managing the donation. In preventing this problem, the government has formed a team assigned to manage social organizations that donate for Rohingya refugees as well as to minimize the social jealousy of the local people with the donation for refugees. It is expected that in the future the government be more sensitive and have proper policy related to refugees if the same case occurs again in other places in Indonesia