Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kabupaten Pidie Jaya - Martunis Martunis; Mujibussalim Mujibussalim (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2017)
ABSTRAK Otonomi khusus adalah pemberian wewenang kepada daerah secara khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat otonomi khusus dari pemerntah pusat. Kekhususan Aceh salah satunya adalah dalam bidang keuangan. Aceh menerima Dana Alokasu Khusus (DAU). Kabupaten Pidie Jaya mendapat DAU setiap tahunnya meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi Pemda Kabupaten Pidie Jaya dalam meningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerimaanpendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah orang yang terlibat secara langsung dengan kegiatan kegiatan pengumpulan dana dari Pendapatan Asli Daerah. Responden penelitian ini adalah DPRK (bagian pendapatan daerah), LSM (yang bergerak dalam bidang pendatan, Pemda Pidie Jaya (yang berkaitan dengan pendapatan daerah) dan Akademisi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tahun 2016, persentase realisasi setiap bidang adalah bidang pembangunan dan pemelihaan insfrastruktur sebesar 99,58%. Bidang pemberdayaan ekonomi rakyat sebesar 97,43%. Bidang pengentasan kemiskinan sebesar 96,30%. Bidang pendanaan pendidikan sebesar 98.57. Bidang pendanaan kesehatan sebesar 88,94%. Bidang pelaksanaan keistimewaan Aceh sebesar 97.21%. Secara rata-rata realisasi dana otonomi khusus yaitu sebesar 97,67%. Pada tahun 2016 dana otonomi khusus yang diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah 94.651.839.282. Pada tahun 2017, dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah 98.263.717.918 naik sebesar 3.611.878.636 atau sebesar 3,16%.Kesimpulan hasil penelitian adalah strategi yang dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Pidie Jaya dalam peningkatan pendapat daerah adalah peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan sosialisasi pelayanan pajak prima serta Kemitraan Perpajakan. Faktor yang menjadi penghambat dalam yang dialami oleh bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah rendahnya sumber daya manusia aparat pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tidak adanya peraturan daerah yang mengikat tentang wajib pajak, serta kurangya peran serta pemuka masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya pajak. Kata kunci : otonomi khusus, strategi peningkatan pendapatan asli daerah EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL AUTONOMY IN PIDIE JAYA REGENCYAbstrackSpecial autonomy grants authority to the regional government of Aceh to use its Special Allocation Fund (DAU) to finance government programs. This research discuss about the use of DAU in one of regional government in Aceh, Pidie Jaya. The research study the regency which has seen an increasing local revenue in the implementation of special autonomy, to identify the obstacle factor in the acceptance of original income in the implementation of special autonomy.The approach used in this study is a qualitative approach. Research subjects are people who are directly involved with the activities of fund-raising activities from the Original Revenue. Respondents of this research are DPRK (income division of daerah), NGO (which is engaged in the field of education, Pemda Pidie Jaya (related to regional income) and Academician.This technique used in data collection research is documentation and interview.The result of the research shows that in 2016, the percentage of realization of each field is the development and maintenance of infrastructure at 99.58%. The field of people's economic empowerment is 97.43%. The field of poverty alleviation is 96.30%. The education funding sector is 98.57. Health funding sector was 88.94%. The area of Aceh's privilege is 97.21%. The average realization of special autonomy fund is 97.67%. By 2016 the special autonomy fund received by Pidie Jaya Regency is 94,651,839,282. By 2017, the special allocation fund received by Pidie Jaya Regency is 98,263,717,918 up by 3,611,878,636 or by 3.16%. The conclusion of research result is strategy which conducted by Pemeritah Pidie Jaya Regency in increasing of opinion of area is improvement of human resource, increasing public trust to government, and socialization of service of prime tax and Taxation Partnership. The inhibiting factors experienced by the Pidie Jaya District Government in increasing the local revenue are the low taxpayer human resources, the low public awareness in paying taxes, the absence of binding local regulations on taxpayers, and the lack of community leaders In socializing the importance of tax. Keywords: special autonomy, strategies to increase regional revenue