Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar) - Fahmi Al Ichsan; Faradilla Fadlia (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018)
ABSTRAKPemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Menurut penuturan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, Ifwan Sahara menuturkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Pilkada Aceh tahun 2017 belum begitu maksimal, hal ini menurutnya dikarenakan masih banyak lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah kaum penyandang disabilitas. Pada Pilkada Aceh Tahun 2017 lalu, berdasarkan data KIP Aceh, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 448 pemilih, namun yang memberikan hak pilihnya hanya 165 pemilih. Jika di persentasikan pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar hanya berjumlah 37% kurang dari setengah dari jumlah total pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Aceh Besar. Sementara pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar menempati urutan ke lima dari dua puluh tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, oleh karena itu penyelenggaraan pemilu seharusnya bisa menjamin hak setiap warga negara untuk memilih secara langsung pemimpin yang mereka kehendaki, tak terkecuali pemilih penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak bagi pemilih penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan faktor apa saja yang menjadi kendala terkait pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar belum memenuhi hak-hak politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala bagi pemilih penyandang disabilitas pada saat pemilihan seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana pemilu yang bersifat aksesibilitas.Kata Kunci : Demokrasi, TPS, Disabilitas, Pilkada Aceh, Aceh Besar VOTING PLACE ACCESIBILITY AND IT’S IMPLICATION ON THE PERCENTAGE OF DISABILITY VOTERS(Case Study of Governor and Deputy Governor Election of 2017 in Aceh Besar Regency)ABSTRACT General Election or commonly known as Pemilu is a manifestation of the implementation of democracy in the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945’s Constitution. Every citizen has a right to be directly involved in political activities so do people with disability. According to the explanation of the Chairman of the Indonesian Association of Persons with Disabilities (PPDI) of Aceh, mr. Ifwan Sahara claim that the fulfillment of the people with disability’s right in the regional head elections (Pilkada) of 2017 in Aceh was not went well as expected, he said that the problem happened because there were still so many polling stations (TPS) in Aceh besar regency did not provide adequate facilities for persons with disabilities. Based on the data of Indepent election commision or known as KIP, there were 448 people with disabilities that have right to vote in aceh regional head election (Pilkada) of 2017 in Aceh besar regency but those who gave their voted were only 165 people or only 37 percent of total. It was less than half of the total disabled voters in Aceh Besar regency. While total voters with disability in Aceh Besar regency was the fifth largest in Aceh Province, therefore the election process should ensure the authorization of every citizen to directly elect the leader they want so do those who ail disabilities. This study aims to discover how was the fulfillment of the right of disabled voters and constraint factors related to the fulfillment of the right of disabled voters in regional head election (Pilkada) of 2017 on Aceh Besar regency. This study is using qualitative research method with descriptive approach. The data of this research is obtained through primary and secondary data sources, primary data was obtained by conducting interviews with some informants and the secondary data is collected through literature research using documents, books and related reading. The results of the study show that the Aceh Local Elections of 2017 in Aceh Besar regency have not fulfilled the political rights for people with disabilities. This is because there are some constraints for voters with disabilities at the time of election such as the lack of accessibility facilities and infrastructure for people with disabilities.Keyword: Democracy, Voting Place, Disability, Pilkada Aceh, Aceh Besar