PENGELOLAAN TAMBANG BATU DAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 DI KELURAHAN BONTOKADATTO KABUPATEN TAKALAR - . PUTRIANI; MUHAMMAD AKBAL; MUHAMMAD SUDIRMAN (Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 2018)
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengelolaan tabang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 8 orang informan sebagai sumber data primer yang terdiri dari 1 orang dari Kelurahan Bontokadatto, 1 orang dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, 4 orang petambang lokal dan usaha, 2 orang masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan tambang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan secara maksimal di karenakan tingkat pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait Undang-Udang tersebut masih sangat kurang, hal ini dapat di lihat dari banyaknya pengelolaan tambang ilegal baik tambang lokal maupun tambang usaha di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah pada mulanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat Akan tetapi seiring berjalangnya waktu dampak pengelolaan tambang batu dan tanah lebih memberikan kontribusi negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup seperti rusaknya lingkungan, rusaknya jalan, banyaknya debu dan dampak lainnya, hal ini disebabkan karena banyaknya usaha pertambangan batu dan tanah yang bersifat ilegal yang tidak di lengkapi surat izin dan dokumen UKL-UPL dalam mengelola Tambang Batu dan Tanah. (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena pengawasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu tidak adanya perda khusus serta penerbitan izin lingkungan yang langsung dilimpahkan ke pihak Provensi Sulawesi Selatan memberikan batasan pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan seperti saling mengharapkan antara istansi satu dengan istansi lain. Kata Kunci: Pengelolaan Tambang Batu dan TanahABSTRACT: This study aims to find out: (1) How is the management of stone and soil structures according to Law No. 32 of 2009 in the District of Bontokadatto, Takalar Regency. (2) Impact of management of rock and land mines (3) Government efforts to supervise the management of stone and land mines. To achieve this goal the researcher used collection techniques through observation, interviews, and documentation by taking 8 informants as the primary data source consisting of 1 person from Bontokadatto Village, 1 person from the Hygiene and Environment Office, 4 local miners and businesses, 2 people in general. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) Management of stone and land mines according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has not been implemented optimally because the level of understanding of the community and government related to the Shrimp Law is still very lacking, this can be seen from the many illegal mining management both local and business mines in the Bontokadatto Village, Takalar Regency . (2) The impact of the management of rock and land mining initially contributed positively to the environment and the community. However, as time went on the impact of the management of rock and soil mines made more negative contributions to the community and the environment such as damage to the environment, damage to roads, amount of dust and other impacts This is due to the many illegal mining and land mining businesses that are not equipped with UKL-UPL permits and documents in managing the Batu and Tanah Mine. (3) The government's efforts in supervising the management of rock mines and land have not gone as they should, this is because supervision can only be done if there are reports from the public who feel aggrieved. In addition, the absence of special regional regulations and the issuance of environmental permits that are directly delegated to the South Sulawesi Provention provide restrictions on local government in conducting supervision such as mutual expectation between one institution and another. Keywords: Stone and Soil Mine Management