PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Julianda B. Manalu (Fakultas Hukum, Universitas Samudra, 2017)
Guna menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Para pihak penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang.