Tertib Penatausahaan Keuangan Melalui Short Message Cardpada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Papua - Beatrice Mamahit; Maria Juneferstina; Trudy M. Nussy (Politeknik Negeri Ambon, 2015)
Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan pelaporan penatausahan keuangandipertanggungjawabkan mengenai Value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan sumber daya, efisien(berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan diminimalkan dan hasilnyadimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif dalam arti penyampaian tujuan dansasaran pada setiap kegiatan. Pada setiap setiap kegiatan, pengelolaan keuangan harus mempunyai bukti nyata,berupa laporan hasil kegiatan.Setiap tahap pengelolaan dan pemanfaatan data, dapat menjawab permasalahan dalam penatausahaankeuangan. Short Message Card adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk menertibkan penggunaankeuangan pada suatu instansi, agar keuangan dapat dikontrol, Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalampengeluaran keuangan.Manfaat atau hasil dari Tertib Penatausahan Melalui Short Message Card adalah Adanya TertibPenatausahaan Keuangan dalam pelaporan keuangan, Proses dan prosedur penatausahaan pengelolaankeuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan keuanganyang efektif dan efisien, Terlaksananya Tata kelola administrasi dan keuangan yang tepat waktu.