IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010 - Muhammad Elwan, La Ode (Universitas Halu Oleo, 2018)
Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan Perda 15/2003 Tentang Partisipasi MasyarakatDalam Perumusan Kebijakan Daerah. Perda ini diharapkan dapat menjamin partisipasi masyarakatdalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiimplementasi ketentuan partisipasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun2010 dan menjelaskan interaksi isi Perda (content of policy) dan konteks implementasi (context ofpolicy implementation) yang berkontribusi pada jalannya implementasi Perda 15/2003.Penelitian ini merupakan penelitian ekploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatifmelalui studi kasus yang melihat kasus implementasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBDKota Kendari Tahun 2010. Metode pengumpulan data melalui wawancara terarah terhadapinforman kunci, studi dokumentasi, dan melalui observasi (pengamatan) di lokasi penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan partisipasi perda 15/2003dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010 belum sepenuhnya dilaksanakan denganmelihat kurangnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Pemkot dan DPRD) untukmelaksanakan amanat Perda serta tidak adanya kegiatan dan anggaran terkait implementasi Perdaini. Ketentuan partisipasi dari Perda 15/2003 tidak jelas kapan waktunya akan dilaksanakan dandalam keadaan bergerak lambat untuk melakukan perbaikan. Dari isi Perda, kelambatanimplementasi disumbang oleh tersebarnya pusat pengambilan keputusan, banyaknya jumlahpelaksana yang terlibat serta adanya sumberdaya yang harus dikomitmenkan.Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kendari harus segera mengevaluasi implementasi Perda15/2003 yang bergerak lambat tersebut dan kemudian melakukan perbaikan, antara lain; segeramenetapkan draft Perwali tahun 2010 yang secara teknis mengatur pelaksnaan Musrenbangsebagai bagian dari proses penyusunan APBD, segera membentuk tim seleksi dan menetapkanpengurus Komisi Partisipasi Kota Kendari. Selanjutnya perlunya dukungan stakeholders untukbersama-sama menindak lanjuti amanah dari Perda15/2003 khususnya dalam penyusunan APBDKota Kendari.Kata kunci: Implementasi kebijakan, Analisis Kebijakan, Partisipasi