PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA (Suatu Studi di Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara) - Daud, Ardhiansya; Pati, Agustinus; Pangemanan, Sofia (Sam Ratulangi University, 2018)
Kemajuan pariwisata serta peranan pemerintah daerah dan peningkatan jumlah wisatawan di daerah kabupaten Minahasa Utara terus mendorong meningkatnya kebutuhan wisatawan akan fasilitas yang menunjang, serta sarana dan prasarana. Pariwisata juga dapat meningkatkan pola pikir yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan potensi objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik prosedur pengumpulan (Observasi Lapangan), Instrument wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, tersruktur dengan pedoman dan Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan pemerintah daerah (dinas pariwisata dan kebudayaan) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara lebih khusus pulau Nain Kecamatan Wori, melengkapi sarana serta prasana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata-wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, partisipasi masyarakat dan koordinasi pemerintah dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dan, lokasi geografis objek wisata, serta minim dan tidak terpusatnya informasi. Selain itu, dari hasil penelitian berikutnya terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara seperti kurangnya dana, kontroversi kepemilikan lahan kawasan wisata, belum adanya investor, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta minimnya sumber daya manusia.Kata Kunci : Pengembangan, Potensi Wisata.