KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Sri Hartini; Anang Priyanto; Iffah Nurhayati (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015)
The policy of human rights protection for prisoners in penitentiary DIY using combination method which are elite policy and rational policy. The application of elite policy is having correlation with prisoner’s human rights protection, where as the type of rights, just followed what has been set in the legislation of policy. More over the policy changes as outlined in the legislation just a patchwork. As for rational policy method can be seen in the implementation of human rights compliance for prisoners, which is in real life required the creativity of penitentiary’s officers considering humanity aspect. Kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan se-DIY cenderung menggunakan model kebijakan elite. Hal ini bisa dilihat dari pemberian perlindungan hak narapidana yang hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat. Selain itu, perubahan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan hanya sekedar tambal sulam. Namun demikian, dalam pelaksanaan teknis pada kenyataannya mengharuskan kreativitas petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan lapangan mengingat aspek kemanusiaan. Namun aspek kreativitas ini tetap mendasarkan pada peraturan yang ada. Dengan demikian terdapat juga sedikit unsur model kebijakan rasional dalam tahap pelaksanaan pemenuhan HAM narapidana.