PENATAUSAHAAN ASET DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS - opi yulianti (Universitas Galuh, 2018)
Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (BPKD) ini berawal dari adanya permasalahan di dalam penatausahaan aset daerah, yang ternyata belum dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengamanan barang milik daerah. Belum optimalnya pencatatan aset atau tidak akuratnya pencatatan aset yang dilakukan oleh pengelola barang. Serta belum optimalnya peng-inventarisasian aset daerah yang mengakibatkan masih adanya temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain: Masih terdapatnya kesalahan di dalam memasukan data barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang milik daerah. Ditemukannya data aset yang kurang lengkap didalam spesifikasinya. Ditemukan juga hambatan di dalam pelaporan barang milik daerah yang disebabkan karena aplikasi SIPKD yang belum sempurna, sehingga menghambat di dalam peng-inputan data dan pencetakan data barang milik daerah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam penatausahaan aset darah oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain; Harus lebih teliti di dalam proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan ke dalam Kartu Inventaris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah. Harus lebih teliti di dalam melaksanakan identifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Serta, Pengurus barang tiap SKPD harus melaksanakan pelatihan dan memberikan masukan ataupun informasi mengenai kekurangan dari aplikasi SIPKD guna meningkatkan kualitas SIPKD ke tahap yang lebih sempurna. Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Daerah, Barang milik daerah