Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas) - Arfandi, Arfandi; Adhayanto, Oksep (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017)
Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokuskepada penembangan pariwisata berbasis kemaritiman.