Optimalisasi Peran KPU dalam membangun Partisipasi Masyarakat - Agus Prianto,S.Sos.,MPA (Program Studi Ilmu Komunikasi, 2016)
Tingkat partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Pada dasarnya apa yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan politiknya, tidak lebih dari sebuah ungkapan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan gerak dari pemerintah. Banyak masyarakat merefleksikannya dalam bentuk partisipasi politik aktif dalam pemilu.Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. partisipasi politik adalah aktivitas warga Negara secara pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat individu ataupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan, atau sporadis, damai atau kekerasan, legal ataupun illegal, efektif atau tidak. Partisipasi politik juga bisa berarti kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas dari kegiatan secara langsung atau tidak. Langsung berarti ia sendiri tanpa perantara dan taidak langsung melalui orang-orang yang dapat menyalurkan pemerintah.Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat pemahaman politik masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka mayoritas warga pasuruan berada pada tidak melek politik, sebagaimana sejumlah 68,87% dan sisanya 31,13% Sebagaimana penjelasan atas pentingnya partisipasi, merupakan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratisasi, dengan menempatkan kekuasaan ditangan rakyat dan memakai pemilu sebagai bentuk penyaluran kekuasaan distribusi of power baik pada tingkat eksektuif dan legislative maka dari itu, jika mengkaji kondisi tingkat partisipasi masyarakat diKabupaten Pasuruan masih berada pada tingkat partisipasi semu pesudo participation.