Resistensi Pembangunan dan Lahan di Indonesia Demi Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Rais Firdaus Handoko (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Hukum adalah pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku.Dibentuknya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan (di dalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Untuk membentuk hukum, diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan substansi dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk tunduk terhadap hukum. Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (das sollen), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik suatu kaum masyarakat.Hukumdan politik bagaikan dua sisi mata uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.Dari adanya politik suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat. Pembangunan tidak seluruhnya bersifat negatif, tetapi pembangunan yang tidak ada pembatasan, tidak akan memunculkan keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki karakter homo homini lupus (manusia serigala untuk manusia lainnya) sehingga tidak seluruh pembangunan ditujukan untuk kemakmuran bersama, terlebih juga suatu pembangunan pasti memiliki tujuan (kepentingan). Kepentingan-kepentingan kelompok suatu kaum masyarakat memunculkan kelompok masyarakat yang kuat dan lemah.Kelompok masyarakat kuat muncul pula yang pro-rakyat dan tidak pro-rakyat. Kelompok kuat cenderung memiliki akses terhadap aparatus negara, sehingga pemilik modal yang neo-liberal tampil sebagai kekuatan sosial dominan, sehingga perlu di resistensi agar menimbulkan kepastian, evaluasi (kemanfaatan), dan keadilan.Kata kunci: Resistensi, Das Sollen, Pembangunan.