KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA - Laike, Reli Jevon (LPPM Universitas Hein Namotemo, 2018)
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Aagraria menegaskan bahwa âuntuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undangâ. Dalam menggunakan hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat daripada kepentingan pribadinya. Apabila kepentingan umum menghendaki diambilnya hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah harus melepaskan atau menyerakan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah. Tulisan ini mengkaji tentang rumusan kepentingan umum dalam pelaksanaan pengadaan tanah oleh negara. Rumusan kepentingan umum inilah yang dapat digunakan oleh negara untuk mengambil alih hak-hak atas tanah baik perorangan maupun badan hukum. Bahwa konsep kepentingan umum tidak memberikan batasan yang menunjukan pengertian yang tepat, sehingga menjadi salah satu pangkal persoalan pengadaan tanah di Indonesia menjadi bertele-tele saling menyalahkan antara rakyat dan Negara, sehingga makna kepentingan umum perlu dikaji kembali untuk dipertegas dalam peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat mendukung pembangunan di Indonesia. ABSTRACT Article 18 of the Aagraria Basic Law affirms that