Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi - Jauhariah * (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2015)
Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikatagorikan sebagai trans national crimes. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna memberantas korupsi. Hingga akhirnya, setelah memasuki era reformasi tahun 1998. diberlakukan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai trans national crimes. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna membe- rantas korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi dikatagorikan pula sebagai