Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing - Evita Isretno (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2015)
Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kerja pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan pajak Dengan banyaknya pengembangan perusahaan baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga kerja asing terutama di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masalah kewenangan dengan penarikan dana ini menjadi polemik di yang timbul antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah dan peraturan menganggap bahwa kompensasi merupakan otoritas mereka, selain itu, pajak harus dibayarkan melalui Bank Indonesia. Seperti kita ketahui, sejak otonomi, provinsi juga telah memiliki sarana melalui Bank Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk berguna membuat solusi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memperoleh pajak dari tenaga kerja asing. Kata Kunci: Kewenangan penarikan dana Abstract: Fund development membership and skill paid by foreign entrepreneur labour consumer to State is to represent national income is not lease (non fiscal). With many expand of good company of PMDN and PMA employing Foreign laabour especially in Sub Province area and town, problem of authority with drawal of this fund become on polemic of arising out among local government and central government. Authonomy area system and regulation assume that compensation is their uthority, besides, the tax must be represent to Bank Indonesia. As we know, since authonomy, the province have own too, to local government Bank. This is the objective research to make solution between local government and central government who had tax from foreigner labour. Daftar Pustaka Buku : Awal, Ichlasul dan Mc Andrew, Colin. Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan. Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2000 Haris, Abdul dan Andika, Nyoman. Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan, Jogjakarta: LESFI, 2002 Irsan, Koesparmono. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: 2005 M, Kuncoro. Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Erlangga,2004 Ndraha, Taliziduhu. Cybernologi-I dan II (Ilmu Pemerintahan Baru). Saad, Ilyas . Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada distorsi dan Hight Cost Economy, Surabaya : 2003 Sarundajang g. Arus balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Sinar Harapan, 2001 Sumantoro. Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bandung: Bina Cipta, 1984 Syahuri,Taufiqurrahman. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002, Jakarta : Ghalia Idonesia. 2004 Una, Sayuti. Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Konstitusi indonesia. Yani, Ahmad dan Widjaya. Gunawan. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2003 Perundang-Undangan: UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah. UU Nomor 3 Tahun 1958, Penempatan Tenaga Asing. Nomor 32 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor l3 Tahun 2003, Ketenagakerjaan. UU Nomor 9 Tahun 1992, Keimigrasian. UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 20 tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000, Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depnakertrans. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 227 Tahun 2003, Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228/MEN/2003, Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-20/MEN/III/2004, Tenaga Kerja Asing. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2004 tanggal 31 Maret 2005. dalam kasus Permohonan Hak Uji Materiil dari pemohon Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Makalah Lokakarya Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Pada Era OTODA, (Depnakertrans, Ditjen Imigrasi, dan Kepolisian), Jakarta: 10 Juni 2004. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indoensia, Sidik Machfud, Jogjakarta, 13 Maret 2002. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah, Makalah pada studi kasus kota surabaya; Erlangga Agustino Landiyanto; January 2005. Reformasi Kebijakan dan Fragmentasi Politik; Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, CSIS Working Paper Series, WPE 72, January.