Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 An PT. Taman Ogan Permai - Rani Arvita (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2016)
Adanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan merupakan hal baru lagi, mengingat stelsel yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah stelsel negatif bertendensi positif. Apabila terhadap sertipikat yang digugat tadi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) harus dicabut dan dibatalkan oleh Badan pertahan Nasional, namun secara defacto putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Badan pertanahan Nasional dengan beberapa alasan tertentu, maka disinilah letak peranan Badan pertanahann nasional untuk dapat mewujudkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut sebagai putusan Non-Executable. Dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan, yaitu: Mengapa Badan pertanahan Nasional menginginkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. Top Sebagai putusan Non-Executble? Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai putusan Non-Executable? Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Pihak Pemenang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158/PK/TUN/2011 serta Keadilan dan Perlidungan Hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 beserta pemilik Sertipikat tururnanannya? Untuk menjawab permasalahan ini Permasalahan ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, pendekatan Konseptual, pendekatan Sosiologi Hukum dan politik Hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, ada dua alasan pokok mengapa Badan Pertanahan Nasional menginginkan agar Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 sebagai Putusan Non-Executable yaitu alasan Pertimbangan secara Yuridis Normatif dan yuridis Tekhnis. Pertimbangann alasan Yuridis Normatif yaitu bahwa putusan pembatalan terhadap Sertikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. TOP terseLut lewat waktu/daluarsa/verjaring, Ultra Petita dan diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan serta terdapat putusan lain dalam putusan PTUN tersebut yaitu adanya putusan Pidana. Sedangkan pertimbangan alasan yuridis tekhnis antara lain karena putusan tersebut menyangkut hak keperdataan dan keadilan hukum bagi ratusan penduduk atau masyarakat pemilik sertipikat turunan atau pecahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagi sertipikat induknya, selain itu juga menyangkut permasalahan Aset Pemerintah Daerah dan Uang Negara. Kedua, Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2001 menjadi suatu putusan yang Non-Executble adalah dengan cara menginisiasi perdamaian antar para pihak yaitu pihak pemenang putusan dan pihak pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagai pihak yang telah kalah. Inti perdamaian tersebut adalah bagaimana peranan BPN dalam menciptakan kondisi bahwa terhadap pihak yang memenangkan putusan, hak-haknya tetap dapat diberikan, sementara bagi Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu untuk dibatalkan. Kemudian setelah terjadi perdamaian antar para pihak tadi, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan dalam akta otentik dalam hal ini akta notaris, yang kemudian akta notaris tersebut selanjutnya di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang untuk mendapatkan penetapan putusan Non-Executable. Ketiga, Kepastian Hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemenang putusan adalah bahwa mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang mereka tuntut dalam gugatan, sementara kepada pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu dilakukan pembatalan sebagaimana perintah putusan, sehingga perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi ratusan warga masyarakat pemilik sertipikat turunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tetap dapat diberikan. Dalam penelitian ini direkomendasikan agar dapat ditinjau ulang serta merevisi terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung hanya memaksakan kepada pejabat pemerintah untuk harus melaksanaka perintah putusan yang sudah ikracht, sementara selama ini belum pernah diatur mengenai kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan sebagai putusan Non-Executable serta alternatif penyelesaiannya, sehingga akan ada payung hukum bagi pejabat administrasi negara yang tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht karena kendala baik faktor yuridis normatif maupun faktor yuridis tekhnis. Khusus untuk internal BPN, direkomendasikan agar dalam peraturan Menteri Pengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 yang saat ini sedang dibuat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dimasukkan peraturan khusus mengenai putusan non-executable beserta penyelesainnya, sehingga dalam implementasinya nanti, peraturan ini dapat dijadikan patokan oleh seluruh pejabat BPN RI dalam menghadapi problematik putusan non-executable. Kata Kunci: Putusan, Non-Excecutble, Pembatalan. Abstract: The existence of a lawsuit in court against the certificate is not a new thing anymore, given stelsel adopted in the system of land registration in Indonesia is negative stelsel positive tendency. If on the certificate that was sued earlier, based on court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewisjde) should be revoked and canceled by the National Land Agency, but de facto the decision can not be implemented by the National Land Agency with some particular reason, then this is where the role of National Pertanahann Agency to be able to realize the judgement which can not be implemented as Non-Executable decision. In this study will answer perrmasalahan, namely : Why is the National Land Agency wants the Indonesia Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 on Cancellation of Certificate Broking No.132 on behalf of PT.TOP As the verdict of Non-Executable?, How the National Land Agency Role In Delivering the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 As a verdict of Non-Executable?, How Legal Certainty The winner of the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 and the Justice and Legal Protection against the owner of Certificate Broking No.132 Certificate of derivates and their owners? To address this problem used approach Legislation, Case Approach, Conceptual Approach, Approach Sociology of Law and Political Law. Based on the survey result revealed that: First, there are two main reasons why the National Land Agency wants the Supreme Court Decision No.158/PK/TUN/2011 as Non-Executable ruling that reasons are normative juridical considerations and Judirical Technical. Pertimbangann normative Juridical reason is that the decision of cancellation of the Certificate Broking No.132 on behalf of PT. TOP is overdue/expired/verjaring, Ultra Petita and filed by the plaintiffs who do not have other interests and there is a decision in the administrative court ruling that the criminal verdict. While consideration juridical reason partly because the decision concerning civil rights and legal justice for the hundreds of people or communities certificate owner derivative or fragment of a Certificate of Right to Building No.132 certificate as a parent, but it also relates to issues of Local Government Assets and Money State. Second, the role of the National Land Agency in realizing the Supreme Court Decision No.158/PK/TUN/2001 to a decision of Non-Executable is a way to initiate a peace between the parties that the winning parties and the ruling party Certificate holder Broking No.132 as a party that has been lost. The essence of peace is how the BPN role in creating the conditions that the parties who won the verdict, his rights can still begiven, while for the owner of Certificate Broking No.132 does not need to be cancelled. Then after a peace between the parties earlier, the peace agreement must be drawn up in an authentic deed in this case the notarial dedd, then a notary deed are then registered to Class I Palembang District Court to get the verdict determination of Non-Executable. Third, the Rule of Law which can be given to the winner of the verdict is that they can still get their rights as they demanded in the lawsuit, while the owner of Certificate Broking No.132 does not need to be done for cancellation as a command decision, so that the legal protection and legal justice for the hundreds of citizens derivative of the certificate holder Certificate Broking No.132 can still be given. In this study is recommended in order to be reviewed and revised the regulatory legislation has tended to impose to government officials to have to melaksanaka command decision that has inkracht, while there has not yet been set on the criteria that can be used as a benchmark as the rulling No-Executable as well as an alternative solution, so there will be a legal umbrella for state administration officials were not able to carry out a court decision that has inkracht due to constraints of both factors normative juridical and technical factors. Especially for the internal BPN, it is recommended that in the Minister Substitute Regulation of the National Land Agency No.3 of 2011 which is currently being created in the Ministry of Agricultural and Spatial/BPN RI put special rules regarding the decision of non-executable and its completion, resulting in the implementation later, this rule can be used as a benchmark by all officials BPN RI in the face of problematic decision of executable. Daftar Pustaka Buku: Adriaan W. Bedner ,2010, Peradilan Tata (Usaha Negara Di Indonesia (seri sosio-legal Indonesia) (terjemahan Indra Krishnamurti), Jakarta, HuMa-Jakarta; Adrian Sutedi, 2010,Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik), Jakarta, Sinar Grafika; Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Prenada Media Group; _, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum