PERBANDINGAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS UMUM DENGAN LAPAS KHUSUS NARKOTIKA (Studi pada Lapas Rajabasa dengan Lapas Kelas II Way Hui) - Dona Raisa Monica, Dian Apriani Putri, Nikmah Rosidah, (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2018)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas sebagasi sub sistem paling terakhir dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Posisinya sangat strategis dalam merealisasikan pelaku tindak pidana sampai pada pencegahan kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pembinaan narapidana narkotika pada Lapas Umum dengan Lapas Khusus Narkotika? dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada Lapas Umum dengan Lapas Khusus Narkotika. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifÂ dan yuridis empiris. Adapun seumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data didapat dari studi kepustakaan dan wawancara dengan responden, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan di Lapas Umum dengan Lapas Khusus begitu sama dengan tahap-tahap yang berdasarkan Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diatur bahwa ada beberapa tahap pembinaan terhadap narapidana, yang diterapkan di Lapas Umum dengan Lapas Khusus Anak yaitu dalam proses pembinaan terhadap narapidana termasuk dalam peran faktual, yang dilaksanakan dengan tahap pembinaan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaa tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis pembinaan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama danpembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum danpembinaan kemampuan intelektual) serta ada juga pembinaan kemandirian untuknarapidana melalui program keterampilan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Umum dengan Lapas Khusus dalam proses pembinaan yaitu terdiri dari: faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Faktor yang paling dominan menghambat dalam proses pembinaan narapidana adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina. Keterbatasan Pembina ini menjadi menjadi penentu belum optimalnya berbagai program pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pemidanaan.Kata Kunci : Perbandingan, Pembinaan, Narapidana Umum, Narapidana KhususÂ DAFTAR PUSTAKAAl-Barry, Dahlan, M.Y. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual, Surabaya, Target Press.Lexy J Moleong, 2004. Metodologi Penelitian Kualitati. Bandung. Remaja Rosdakarya.Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1995. Teori-teori dan kebijakan Pidana. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media.Priyatno Dwija. 2006. Sistem pelaksanaan Pidana penjara. Bandung. Refika Aditama.Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penajara Dalam Sitem Pemidanaan di Indosia, Bandung : Bina Cipta.Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2005. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.