PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN SATWA BIOTA LAUT JENIS KIMA RAKSASA DIPERAIRAN TELUK LAMPUNG - Budi Rizki Husin, Riscy Fernanda, Eddy Rifai, (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2018)
Kima raksasa merupakan hewan dari kelas Bivalvia yang artinya biota ini bertubuh lunak dan dilindungi sepasang cangkang bertangkup seperti kerang lainnya. Kima bernafas dengan menggunakan insang, alat gerak berupa kaki perut yang dimodifikasi untuk menggali pasir atau dasar perairan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan Ditpolair Polda Lampung dan BKSDA Lampung terhadap tindak pidana Biota laut jenis Kima Raksasa di perairan Teluk Lampung? 2. Apakah Faktor Penghambat Ditpolair Polda Lampung dan BKSDA Lampung dalam Penangkapan Biota laut jenis Kima Raksasa di perairan Teluk Lampung ? Metode penilitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan biota laut jenis Kima Raksasa di perairan Teluk Lampung dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. dikenakan pasal 40 ayat (2), dan peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang pengawetan dan jenis tubuhan dan satwa.Sedangkan faktor penghambat dari penegakan hukum ini adalah faktor hukum nya sendiri, faktor penegak hukum dimana penegak hukum masih kurang dalam melakukan kooedinasi, kemudian faktor sarana yang belum memadai, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yakni masyarakat masih menggunakan kima menjadi makanan pokok. Saran yang dapat penulis berikan yaitu Polisi dapat bertindak lebih aktif, meningkatkan sarana dan prasarana serta lebih aktif dalam berkoordinasi antar lembaga yang berwenang dalam tindak pidana di perairan.Kata Kunci: Penegakan Hukum pidana, Penangkapan Biota Laut Jenis Kima Raksasa, Teluk Lampung DAFTAR PUSTAKABukuHamzah A dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000)Manuputty Alma, dkk, 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Arus Timur, MakassarSetiawan Heru, Ancaman terhadap populasi kima (tridacnidacna sp.) dan upaya konservasinya di taman nasional taka bonerate, Jurnal Info Teknis Eboni.Projodikoro Wiryono (b). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Jakarta: PT. ERESCO, 2002). Undang-undangUndang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnyaPeraturan pemerintah no 7 tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Websitehttp://ilhamwijaya.mhs.narotama.ac.id/2015/11/05/luas-perairan-indonesia/Jimmly Asshiddiqie, 2006, Penegekan Hukum, diakses dari www.solusihukum.com No Hp : 08237496377