ANALISIS HAK-HAK NARAPIDANA KHUSUS PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY HUI BANDAR LAMPUNG - Dona Raisa Monica, Rudi Sanjaya, Diah Gustiniati, (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2018)
Narapidana perempuan memiliki kodrat yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki, misalnya siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga terdapat hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat penerapan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Way Hui dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan:Penerapan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hak-hak khusus tersebut meliputi perlakuan secara khusus dan pemberian makanan tambahan kepada narapidana perempuan yang sakit, menstruasi, hamil atau menyusui. Apabila narapidana perempuan tersebut melahirkan maka anaknya berhak memperoleh makanan tambahan dan perawatan jika sakit sampai dengan anak berusia dua tahun dan diserahkan kepada keluarga narapidana, apabila narapidana perempuan tersebut belum selesai menjalani masa pidananya. Faktor-faktor yang menghambat penerapan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung terdiri dari faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya tenaga pembina berjenis kelamin perempuan, belum ada tenaga dokter atau psikolog. Faktor sarana prasarana yaitu terbatasnya sarana prasarana kesehatan yang ada di klinik dan peralatan peralatan komunikasi, transportasi dan teknologi informasi juga masih terbatas. Faktor masyarakat yaitu masih buruknya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan.Kata Kunci: Hak-Hak Khusus, Narapidana Perempuan, Lembaga PemasyarakatanÂ DAFTAR PUSTAKAMustofa, Muhammad. 2007. Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta.Poernomo. 2004. Â Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberty, Yogyakarta.Priyanto, Dwidja, 2009. Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua, Refika Aditama, BandungPriyono, Bambang. 2008. Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya, Liberty, Yogyakarta.Siregar, Bismar. 2001. Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.