Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja - Kanyaka Prajnaparamita (Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, 2018)
AbstractBuilding function feasibility certificate is a certificate that is regulated by the regional government except for special function buildings by the government to declare the proper functioning of a building both administratively and technically, before its utilization. The research method used is normative legal research using a practical legal approach. The results of the study indicate that the building-worthy certificate or the term SLF has a legal basis in its arrangement. SLF is based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. Keywords: Function Worthy Certificate (SLF), Law, Building, Work AccidentAbstrakSertifikat laik fungsi gedung merupakan sertifikat yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan praktis hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa Sertifikat laik fungsi gedung atau dengan istilah SLF memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. SLF bedasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kata kunci: Sertifikat layak fungsi (SLF), hukum, Bagunan, Gedung, Kecelakaan kerja