Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Sonhaji Sonhaji (Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, 2018)
Abstract Online motorcycle now becomes an extraordinary phenomenon, especially for people in big cities who feel the impact of the existence of online motorcycle. The problem raised in this legal journal is about the implications of legal relations that arise between online motorcycle drivers and online motorcycle service providers from the perspective UU Number 13 of 2003 concerning Employment. The legal relationship arising from the agreement between the GO-JEK driver and PT GO-JEK Indonesia as seen from its form is a partnership agreement. This partnership agreement is a partnership agreement that includes a new type of partnership agreement with a profit-sharing pattern as stipulated in Article 26 (letter f) UU Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. There is no work agreement that arises in the partnership relationship between PT GO-JEK and GO-JEK drivers because there is one element that is not fulfilled, namely the element of wages, thus the GO-JEK driver is not a worker because there is no working relationship between PT. JEK with GO-JEK drivers, there are only partnership relationships where both parties have the same position as partners. so that arrangements and problems relating to work protection cannot use UU Number 13 of 2003 concerning Employment. Key words. : Legal Relations, Ojek Driver, Ojek Online Abstrak Ojek online kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek online tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah mengenai implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan ojek online dari perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah . Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antra PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kata Kunci. : Hubungan Hukum , Pengemudi Ojek , Ojek Online