POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM - Sumarningsih, Indah; Rahmi Ria, Wati; Nurlaili, Elly (Fakultas Hukum, 2018)
Poligami adalah perkawinan lebih dari 1(satu), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu poligini dan poliandri. Fokus penulis ini adalah poligami yang bermakna poligini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur mengenai poligami, namun poligami dilakukan masyarakat tanpa memenuhi alasan dan syarat dibolehkan poligami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, bagaimana pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI dan akibat hukum poligami menurut UU Perkawinan dan KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan masalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai alasan dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, UU Perkawinan dan KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975). Akibat hukum poligami, yaitu: hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya, dan istri-istri berhak atas harta bersama. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Hak dan Kewajiban, Anak, Harta Kekayaan.