Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia - Saifulloh, Putra Perdana Ahmad (Universitas Negeri Semarang, 2016)
Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Paper ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang partai politik yang mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologi Pancasila dan kesesuannya dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Group (Golongan Karya). The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the 1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a restriction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle for political parties in Decree Number II / MPR / 1983 and Political Parties Law, and Golkar Year 1985.