PERAMPASAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM IKATAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012) - Norma Yuni Kartika; Muhajir Darwin; Sukamdi Sukamdi (FKIP ULM, 2016)
Abstract. This study aimed to find out the deprivation of women's education right in the bond of child age marriage in the province of South Kalimantan. The design of the study was cross-sectional study using data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012. The right of women education in this study is the educational attainment and achievement of nine-year compulsory education of 15-49 years old women. The age of first marriage is divided into three categories, namely under 18 years, 18-20 years and above 20 years. The population of this study in accordance with the population on the IDHS 2012 in South Kalimantan. Analysis of the data using the percentage distribution and Chi Square test. The highest percentage of women at first marriage age under 18 years, 18-20 years and over 20 years in a row namely ungraduated of primary school (38.81%), ungraduated of junior high school (30.32%) and graduate of junior high school (33.86 %). The highest percentage of first marriage age under 18 years old and 18-20 years old at is similar, namely not achieving the nine years compulsory (93.84% and 71.48%), while the highest percentage age of first marriage of women over 20-year is achieving the nine year cumpolsary (56.65%). Keywords: deprivation, women's education right, marriage age Abstrak. Tulisan ini bertujuan mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Hak pendidikan perempuan dalam penelitian ini yaitu pencapaian pendidikan dan pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan 15-49 tahun. Usia perkawinan pertama dibagi tiga kategori, yaitu di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun. Populasi tulisan ini sesuai dengan populasi pada SDKI 2012 di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan distribusi prosentase dan uji Chi Square. Prosentase tertinggi usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun berturut-turut yaitu tidak tamat SD (38,81 %), tidak tamat SMP (30,32 %) dan Tamat SMP (33,86 %). Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya sama, yaitu tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun (93,84 % dan 71,48 %), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 %). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Artinya ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan. Kata kunci: perampasan, hak pendidikan perempuan, perkawinan usia anak