STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR - Anthoni, Richard; Rachmina, Dwi; Andati, Trias (Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University, 2016)
The report of examination of the Supreme Audit Agency (BPK) in Bogor Regency Government has always found the weaknesses of internal control sistem in administering of fixed assets. One of them had a significant impact on the qualified opinion (WDP) of their financial statements in 2010-2014. This research aimed to evaluate the implementation of internal control sistem on the fixed assets administration within Bogor Regency Government by using the criteria in COSO and the Government Regulation Number 60 Year 2008 on the Government Internal Control Sistem. According to perception of the statement of 65 respondents resulted in a score of 2.89 (Likert scale of 4) / 72.35 % included in less category. In formulating the alternative strategies a SWOT analysis was used, while the determining main strategy used QSPM analysis as continuation of the SWOT analysis. The resulting strategy was increasing the quantity and quality of human resources, monitoring fixed assets and risk mitigation supported by the information technology. ABSTRAKHasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Pemerintah Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu menemukan kelemahan-kelemahan system pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi implementasi system pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah berdasarkan kriteria COSO dan PP Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan persepsi 65 responden penelitian dihasilkan skor 2,89 (likert skala 4)/72.35% dengan kriteria kurang baik Dalam merumuskan alternative strategi digunakan analisis SWOT, sedangkan dalam menentukan prioritas strategi digunakan analisis QSPM yang merupakan lanjutan SWOT. Prioritas strategi yang dihasilkan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengawasan barang milik daerah, dan mitigasi risiko yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.