ANALISIS STAKEHOLDERS PADA PERIKANAN TANGKAP KERAPU, PRELIMINARY STUDY MENUJU IMPLEMENTASI ECOSYSTEM APPROACH FOR FISHERIES MANAGEMENT DI KEPULAUAN SPERMONDE KOTA MAKASSAR - Irwan Muliawan; Achmad Fahrudin; Akhmad Fauzi; Mennofatria Boer (Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan, 2014)
Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bergantung pada pelibatan stakeholders untuk ikut berperan dan bekerja aktif mengarah tujuan yang akan dicapai. Sejak tahun 2003 pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem manajemen pesisir dan lautan terpadu (integrated coastal zone Management) pada pantai kota dengan berorientasi revitalisasi. Dan tahun 2009, Proyek Central Point of Indonesia di Makassar membangun berbagai fasilitas di sepanjang pantai dengan berorientasi pada reklamasi pantai. Hal tersebut berdampak pada rusaknya lingkungan dan menurunnya produktifitas sumberaya ikan kerapu. Selain program yang terlalu ekspansif ke arah pesisir dan laut, pelibatan stakeholder terkait sumber daya ikan kerapu pun tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam pengelolaan perikanan kerapu di kawasan spermonde kota pada pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem (EAFM). Pendekatan dilakukan dengan menggunakan analisis stakeholder dan analisis hubungan entitas socio-ecological system (SES). Hasil analisis stakeholder menunjukkan kelompok stakeholder primer adalah; kelompok kelayan kerapu, kelompok pemodal, kelompok nelayan lainnya, polisi perairan, dinas kelautan dan perikanan propinsi sulawesi selatan dan dinas kelautan dan perikanan kota makassar. Berdasarkan analisis stakeholder grid, kelompok stakeholder tersebut merupakan kelompok yang harus dilibatkan secara aktif dengan berdialog dua arah menuju implementasi EAFM di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Rekomendasi pengelolaan perikanan, dari identifikasi dengan menggunakan analisis hubungan entitas SES seperti: Perlunya upaya pendampingan. Perlunya mengembangan diversifikasi usaha. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Perlunya kerjasama membenahi infrastruktur. Perlunya meningkatkan komunikasi terpadu antar entitas. Perlunya meningkatkan komunikasi interentitas penyedia infrastruktur.