ANALISIS EKOLOGI-EKONOMI PENGEMBANGAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PROVINSI GORONTALO - Taslim Arifin; Terry L. Kepel (Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan, 2014)
Pembangunan secara ekologi akan berkelanjutan jika basis ketersediaan sumberdaya alam dapat dipelihara secara stabil dan pembuangan limbah tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan. Secara ekonomi akan berkelanjutan jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan dan menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak ekologi- konomi dari pengembangan perikanan budidaya di kawasan pesisir Gorontalo. Metode yang digunakan adalah analisis ecological multiplier, dampak ekonomi dengan menggunakan analisis income multiplier dan employment multiplier. Hasil studi mengindifikasikan bahwa kebutuhan tertinggi areal mangrove terjadi pada sektor pertambangan dan galian dengan nilai 2,5013 Ha, sedangkan sektor perikanan menempati posisi ke-6 dengan nilai sebesar 0,1718 Ha yang berada di bawah rata-rata kebutuhan areal mangrove secara sektoral sebesar 0,4844 Ha. Nilai BOD 0,00018 menggambarkan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiah output di sektor perikanan baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan eksternalitas berupa BOD sebesar 0,00018 ton. Demikian juga dengan COD, TSS dan TDS dimana nilainya berturut-turutsebesar 0,00027; 0,00005; dan 0,00035 menggambarkan bahwa untuk menghasilkan satu juta rupiahoutput sektor perikanan akan menimbulkan eksternalitas berupa COD, TSS dan TDS masing-masing sebesar 0,00027; 0,00005; dan 0,00035 ton. Sektor perikanan mempunyai nilai pengganda pendapatan sebesar 1,217899 yang berada di bawah rata-rata pembentukan pendapatan masyarakat secara sektoral sebesar 1,510426 dan menempati urutan ke-9. Nilai pengganda te naga kerja sektor perikanan adalah sebesar 1,140167 berada di bawah rata-rata total pembentukan tenaga kerja secara sektoral yang sebesar 1,619558 dan menempati urutan ke-9 klasifikasi 10 sektor. Diperlukan kebijakan investasi untuk pengembangan perikanan budidaya secara intensif dengan tetap memperhatikan daya dukung sehingga mampu mencapai target permintaan yang optimum.