ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGROINDUSTRI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA - Simon M. Picaulima; Anna K. Ngamel; Syahibul K. Hamid; Roberto M.K. Teniwut (Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan, 2015)
Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi sumberdaya rumput laut yang cukup besar. Ketersediaan bahan baku yang berlimpah akan mendorong pengembangan agroindustri rumput laut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha agroindustri rumput laut secara finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yang dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2013 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek finansial usaha pengolahan rumput laut layak untuk dijalankan. Secara finansial usaha agroindustri rumput laut dikatakan layak karena memiliki NPV lebih dari nol (NPV>0) dengan NPVtertinggi pada usaha chip atau tepung rumput laut sebesar Rp.120.607.320,00 dan yang terendah pada usaha puding rumput laut sebesar Rp. 302.982,00, Net B/C lebih dari satu (Net B/C>1) dengan nilai Net B/C terbesar pada usaha bakso rumput laut sebesar 1,80 sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput laut yakni sebesar 1,24. IRR yang diperoleh lebih dari tingkat discount rate (IRR>DR) didapatkan nilai IRR terbesar pada usaha bakso rumput laut sebesar 50 persen, sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput laut sebesar 28 persen. Payback period kurang dari umur usaha (PP<Umur usaha) dimana usaha pengolahan rumput laut yang memiliki jangka waktu pengembalian modal tercepat adalah bakso rumput laut yakni selama satu tahun lima bulan, sedangkan yang terlama adalah sirup rumput laut yakni dua tahun delapan bulan. Pengembangan usaha agroindustri rumput laut perlu dilakukan dengan cara pengembangan pasar, peningkatan modal dalam usaha, pengembangan inovasi dan kreativitas usaha, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk pengembangan usaha agroindustri rumput laut perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah yakni pendampingan yang intensif dari dinas instansi terkait, regulasi dan campur tangan pemerintah dalam menarik investor. (Feasibility Analysis of Seaweed Agroindustry in the Southeast Maluku Regency)Southeast Maluku regency has a plenty resource potential of seaweed. The availability of abundant raw materials will encourage the development of agroindustries seaweed. This study aims to analyze the feasibility of seaweed agroindustrial financially. The method used is the method of the survey, conducted from March to October 2013 by using primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively and quantitatively. Results showed that the financial aspects of seaweed processing enterprises eligible to run. Agroindustrial enterprises is a financially viable because seaweed is said to have more than zero NPV (NPV> 0) with the highest NPV efforts on seaweed chips or flour for Rp120.607.320, 00 and the lowest in seaweed pudding efforts of Rp 302,982.00, Net B / C is more than one (Net B / C> 1) with the value of Net B / C meatballs largest seaweed on the business at 1.80 while the smallest in the syrup business seaweed which is equal to 1.24. IRR obtained over discount rate (IRR> DR) obtained the largest IRR meatballs seaweed on business by 50 percent, while the smallest in seaweed syrup business by 28 percent. The payback period is less than the age of the business (PP <Age of business) where the seaweed processing enterprises that have the fastest payback period is the seaweed meatballs for one year and five months, while the oldest is seaweed syrup that is two years and eight months. The development of agro-industry effort seaweed needs to be done by way of market development, the increase in venture capital, innovation and creativity development efforts, as well as improving the quality and quantity of products. In addition to the development of agro-industry enterprises seaweed needs to be a policy of the local government offices intensive assistance from relevant agencies, regulation and government interference in attracting investors.