PERBANDINGAN POLA BAGI HASIL DALAM USAHA GARAM RAKYAT DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR - Campina Illa Prihantini; Yusman Syaukat; Anna Fariyanti (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017)
Usaha garam rakyat pada umumnya dijalankan dengan sistem bagi hasil di KabupatenPamekasan. Pola bagi hasil yang umum dilakukan adalah pola bagi dua (merdua) dan pola bagi tiga(mertelu). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaanpelaksanaan dua pola bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Beberapa indikator yangdigunakan dalam menganalisis perbedaan kedua pola bagi hasil ini dijelaskan dengan menggunakananalisis deskriptif. Kesimpulan pertama menunjukkan bahwa perbedaan paling dasar antara dua polabagi hasil adalah karakteristik lahan garam yang digarap oleh petani penggarap. Selain itu, penelitianini juga menjabarkan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam sistembagi hasil. Kesimpulan lainnya adalah terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik lahan danpetani penggarap. Salah satu kelemahan sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat adalah dominasiperan pemilik lahan. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pembatasan kepemilikan lahan. Halini bertujuan agar pemilik lahan tidak terlalu dominan dalam usaha garam rakyat, terlebih di KabupatenPamekasan.Title: Comparison of Sharecropping System Salt Production Busineessin Pamekasan Regency, East JavaSalt production business generally used sharecropping system in Pamekasan regency.This system has two type, 1:1 sharecropping system (it is called merdua) and 1:2 sharecropping system(it is called mertelu). The main objective of this research is to identify and to compare the differencesof two types in salt production business with sharecropping system in Pamekasan regency. Someindicators are used to analyze the differences using descriptive analysis. The first conclusion showed themain difference of those types of sharecropping system is the salt-land characteristic. Besides that, thisresearch also explain the rights and the obligations each participant in sharecropping system. The otherconclusion is there is a difference right and obligation between the landlord and the sharecropper. Oneof sharecropping weakness is the landlord’s domination. The government should make regulation aboutrestrictions on tenure rights. It aims to minimize the landlord’s domination in salt production business,especially in Pamekasan regency.