DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA - Freshty Yulia Arthatiani; Tenny Apriliani (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampakkebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentangPenghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKIJakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektifdimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakandiimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapatmenghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tunaIndonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsungterhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwauntuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkandengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanyapenurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakanmoratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (shifting) produktuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkandari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatanSDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benardan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunyapemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asalusulkapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu jugaperlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asingsehingga tepat sasaran.Title: Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign FishingVessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI JakartaThe aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratoriumfor the licensing of ex-foreign fishing vessels contained in Regulation of the Minister of Marine Affairsand Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional FisheriesManagement of the Republic of Indonesia on the condition of tuna fisheries, especially in the areaof Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policyanalysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usuallyreferred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve thequality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of themain export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact onthe implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October toMarch months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared tothe same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by 5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explainedby the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreasedby 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations fromthis analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resourcescapacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verifyproper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as theneed for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship isnot limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increasesupervision of the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels right on target inaccordance with policy objectives.