TATA KELOLA PEMUKIMAN NELAYAN DI WILAYAH PERKOTAAN PESISIR UTARA JAKARTA - Hertria Maharani; Nurlaili Nurlaili (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2018)
Pemukiman nelayan di kawasan perkotaan belum banyak diperhatikan oleh pemerintah. Seharusnya sebagai bagian dari perencanaan kota, pemukiman nelayan mempunyaI urgensi yang sama untuk diatur sehingga dapat dikelola dengan baik. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pemukiman nelayan; 2) Mengidentifikasi hambatan perencanaan pemukiman nelayan di perkotaan; dan 3) menganalisis peran perencanaan kota pada tatakelola pemukiman nelayan. Observasi hanya dilakukan di pantai utara Teluk Jakarta (Kamal Muara) terkait kondisi eksisting dan hambatan perencanaan pemukiman nelayan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan bantuan topik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemukiman nelayan masih jauh dari kondisi ideal, yang mulai dari sanitasi, desain pemukiman, drainase dan sebagainya. Sedangkan terdapat 3 stakeholder yang bertanggungjawab atas kesulitan pengaturan pemukiman nelayan yaitu masyarakat nelayan, pemerintah dan instansi swasta termasuk pengembang dan perbankan. Ketiga elemen stakeholder tersebut harus bersamasama melakukan upaya untuk perbaikan tata kelola pemukiman nelayan dengan tanpa melupakan pemahaman bahwa nelayan tidak dapat dipisahkan dari laut dan tepi pantai sebagai tempat bekerja, komunitas dan budaya.Title: Fisherman Settlement Management in Urban Region of Northern-Coast of Jakarta Fisherman settlements in urban areas have received less attention by the government. As a part of urban planning, fisherman settlements should have the same urgency to be well governed. This paper has three main objectives: 1) to identify existing conditions of fishermen residential areas; 2) to identify barriers on planning of fisherman settlements in urban area; and 3) to analyze the role of urban planning on fisherman settlements governance. Observation toward existing conditions and the barriers on fisherman settlements planning were only completed in Kamal Muara, the northern coast of Jakarta Bay. Primary data were obtained from key informant interviews using data topic tool. The results show that the conditions of the fisherman settlement is still under ideal level, including its sanitation, settlement design, drainage, etc. There are 3 stakeholders who are responsible for the difficulties in regulating fisherman settlements, they are fishing communities, government and private institutions including developers and commercial banks. These three elements must jointly improve the governance of fisherman settlements under the same perception that fishermen cannot be separated from the sea and coast area as a work place, community and culture.