OTONOMI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH - Umar Sholahudin (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2009)
Kebijakan otonomi daerah sebagai wujud reformasi telah berjalan satu dekde. Namun kebijakan ini belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kesejahteraan masyarakat tak lepas dari kinerja keuangan pemerintahan daerah. Karena itu, Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu memperbaiki dan menata kembali manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangannya. Yakni dengan komitman dan konsisten pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goog governance) guna meningktkan keejahteraan masyarakat yang lebih baik.