IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURVEILLANCE DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BANDAR LAMPUNG - Eko Raharjo, A.M. Prabu C.B, Erna Dewi, (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2019)
Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh para pelaku/sindikat yang profesional dan terorganisir sehingga penyidik menggunakan teknik khusus dalam mengungkap tindak pidana narkotika. salah satu teknik yang digunakan adalah teknik surveilance (pembuntutan secara sistematis). Permasalahan dalam penelitian ini adalah(1) Bagaimanakah implementasi standar operasional prosedur surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah efektivitas surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung? Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi standar operasional prosedur surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori penegakan hukum pada tahap aplikasi, yang dilaksanakan berdasarkan kententuan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan. Tindakan ini diterapkan dengan membuntuti atau membayangi, dengan cara berjalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang), berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap) dengan menggunakan satu kendaraan dan dua kendaraan atau lebih atau gabungan antara jalan kaki dan berkendaraan. (2) Efektivitas surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori efektivitas hukum, di mana surveillance berhubungan dengan berbagai tindakan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu setelah dilaksanakan surveillance (pembuntutan) dilakukan pembelian terselubung dan penyamaran. Setelah diduga kuat terjadi tindak pidana narkotika maka dilaksanakan penindakan pemberantasan (raid planning execution) dan dilaksanakan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan setelah lengkap berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.Kata Kunci: Implementasi, Surveillance, Penyelidikan Narkotika DAFTAR PUSTAKAAbdussalam, H. R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta.Asshiddiqie, Jimly dan M. Aly Syafaat. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi Press. Jakarta.Hasibuan, Malayu S.P. 2012. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press, Jakarta.Lastarya, Dharana. 2006. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta.Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika