Fragmented and Unclear Laws and Regulations of Foreign Direct Investment in Indonesian Tourism - I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; I Gusti Ngurah Wairocana (Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, 2018)
Foreign direct investment has a crucial role in accelerating economic development of a state. One of the most attractive investment sectors is tourism that has unique characters of a service industry. It has contributed jobs, tax income, and domestic value significantly. However, foreign direct investment in tourism has adverse impacts, such as environmental and anti-competitive practice. The existence of domestic laws and regulations is crucial to determine a state’s success to gain benefits from foreign direct investment in tourism. This paper aims to analyze the existing laws and regulations that regulate foreign direct investment in Indonesian tourism. This paper shows that the existence of foreign direct investment has been managed through fragmented and unclear laws and policies based on Indonesian laws of investment, tourism, environment, labor, and land. Hukum Terfragmentasi dan Aturan yang Tidak Jelas terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pariwisata IndonesiaAbstrakPenanaman modal asing memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di negara tuan rumah. Salah satu sektor penanaman modal asing yang paling menarik adalah pariwisata karena keunikan karakternya sebagai industri jasa. Penanaman modal asing di sector ini telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, pajak, dan nilai tambah domestik. Namun, sector ini juga menyebabkan dampak negatif, seperti lingkungan dan praktik anti-persaingan. Memaksimalkan keuntungan dan sekaligus memitigasi dampak negatif, keberadaan hukum dan peraturan domestik sangat penting untuk menentukan sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam memperoleh manfaat positif dari penanaman modal asing di sektor pariwisata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan peraturan terkait penanaman modal asing, khususnya pariwisata di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa keberadaan penanaman modal asing dalam pariwisata dikelola melalui undang-undang dan kebijakan yang terfragmentasi dan cenderung mengandung ketidakjelasan dengan melihat undang-undang tentang investasi, pariwisata, lingkungan, tenaga kerja dan hak guna tanah di Indonesia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a1