KONTROVERSI HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA - Zakaria Syafe'i (Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia, 2007)
Perkawinan berbeda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, seperti perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita), baik kafir musyrik maupun Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Bagi Negara Indonesia, perkawinan itu telah diatur dalam UU No.1 / 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan telah difatwakan oleh MUI, bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam”.Sebagian kecil umat Islam Indonesia membolehkan perkawinan berbeda agama, sehingga mengundang kontroversi dengan umat Islam umumnya yang berpendirian bahwa perkawinan berbeda agama itu haram. Alasan mereka adalah Q.S. Al Baqarah: 221. Kata al-musyrikat pada ayat tersebut dipahami sebagai kafir musyrik dari Bangsa Arab, tidak termasuk untuk musyrik non Arab. Karena itu, penganut agama Hindu, Budha, Majusi, Shobiun dan lainnya dibolehkan untuk dinikahi. Sedangkan Q.S. AI-Maidah: 5, secara mutlak membolehkan dilakukannya perkawinan dengan Ahli Kitab baik kitabiyah harbiyah atau dzimmiyah. Proses istinbath hukumnya, mereka menggunakan pendekatan analisis teks dan historis. Tujuannya dalam rangka mewujudkan semangat misi Islam itu sendiri yang harus mencerminkan pluralitas, kasih sayang antar umat beragama, toleransi dan pembebasan.Perkawinan berbeda agama menurut kebanyakan ulama tidak dibolehkan kecuali mengawini wanita Ahli kitab dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak merugikan Islam. Adapun metode istinbath hukum menggunakan pendekatan analisis teks, historis, sosiologis, dan kajian illat hukum. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama itu hukumnya haram, li syadz al-dzari'ah (menyumbat sesuatu yang akan menjadi jalan menuju kerusakan). Perkawinan berbeda agama ini akan lebih banyak menimbulkan mafsadat dan mudarat, lebih-lebih dalam kondisi sosial, politik dan ekonomi seperti di Indonesia. Karena itu perlu optimalisasi pelaksanaan UU No.1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.