PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGKRIMINALISASI PERBUATAN SEKSUAL (SEXUAL INTERCOURSE) LGBT SEBAGAI KEJAHATAN PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-XVI/2016 TENTANG PENGUJIAN MATERI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA - NIM. A01111149, TITO LUDHIAN SYAHPUTRA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2019)
ABSTRAK Kejahatan-kejahatan tentang perzinahan yang diluar dari ikatan perkawinan, perkosaan terhadap laki-laki, dan khususnya kejahatan-kejahatan seksual menyimpang hubungan seksual sesama jenis antar orang dewasa (LGBT) begitu marak terjadi di Indonesia. Pasal 284, 285 dan 292 KUHP pun sudah tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan itu, dengan tidak terjangkaunya kejahatan-kejahatan tersebut mengakibatkan sekelompok orang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak-hak konstitusional pemohon telah telanggar atau berpotensi telanggar dengan keberadaan pasal 284, 285 dan 292 KUHP tersebut, akan tetapi dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon. Penelitian dengan judul