PENGARUH PENGATURAN REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION TERHADAP MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA - Fifi Fazilah; Zulfikar Jayakusuma; Widia Edorita (Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2018)
Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 sehingga Indonesia dapat berpartisipasi melalui salah satu mekanisme Protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM). Salah satu mekanisme penurunan emisi di dalam CDM adalah Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)dimana negara-negara berkembang dapat berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) di sektor kehutanan, dengan cara menanam hutan, mencegah deforestasi dan mengelola hutan dan sebagai imbalannya negara berkembang mendapat bantuan dan kompensasi keuangan dengan memperdagangkan kredit karbon yang diproleh. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang sekitar 17% dari total emisi global. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia melalui mekanisme REDD+.memiliki peran yang sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim.Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penetilian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan, Pertama, pengaturan REDD+ telah mempengaruhi kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Kedua, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan REDD+ adalah terjadinya bencana alam El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan, permasalahan tenurial, desakan pembangunan ekonomi dan korupsi. Sedangkan, faktor pendukung pelaksanaan REDD+ adalah besarnya potensi yang disediakan hutan Indonesia, banyaknya dana internasional yang diperuntukkan untuk REDD+ dan ditetapkannya kebijakan moratorium hutan. Pemerintah Indonesia harus lebih serius dalam menanggapi perubahan iklim. Peraturan REDD+ harus dibuat secara jelas dan sejalan dengan peraturan terkait serta harus adanya tranparansi terhadap pengaliran dana yang diproleh dari proyek REDD+.Kata Kunci: Perubahan Iklim-Mitigasi-REDD