Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur [Relationship of Revenue Sharing with Regional Revenue and Poverty in East Kalimantan Province] - Mandala Harefa (Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, 2018)
The policy of regional autonomy within fiscal decentralization has significantly increased the amount of fiscal transfer fund to province, as well as municipality/district level. Those policy aims to reduce inter-regional inequality of regional fiscal capacity in order to improve the quality of public services in each regional government. But, based on other previous research, those policy doesn’t have significant impact on overall revenue of East Kalimantan Province Budget. This study aims to analysis whether fiscal transfer policy such as revenue sharing from natural resources giving positive impact on revenue of East Kalimantan Province. This study uses qualitative methods to explain problems related to the implementation of fiscal decentralization policy. The results of this study showed that the revenue sharing from natural resources received by East Kalimantan Province in recent years had exactly decrease. One of the factors is the impact of the declining of natural resource production, in this case, the simultaneous decline of coal production which is due to a drastic decrease in prices on the world market. This factor has a significant impact on the implementation of regional development programs and on the efforts to reduce poverty. Therefore, the government of East Kalimantan Province must find any alternatives in spending funds sourced from DBH for productive investments that have a multiplier effect on regional economic development. This condition can be seen from the results of the accelerated economic growth of East Kalimantan Province which is still below the national average of 0.90 percent.Keywords: fiscal transfers, local revenue, revenue sharing funds, balancing funds, natural resourcesAbstrakKebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah penurunan jumlah produksi SDA, misalnya penurunan produksi batu bara akibat penurunan harga batu bara yang cukup drastis. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.Kata kunci: transfer fiskal, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana perimbangan, sumber daya alam