Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif - Dzunuwanus Ghulam Manar (Universitas Gadjah Mada, 2018)
Pemerintah dengan kebijakan yang dimiliki tidak lagi mampu menjadi aktor utama dalam pemberdayaan kaum muda. Peran pemerintah yang dominan tanpa diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai menjadikan kebijakan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah banyak menemui hambatan. Pada sisi lain, ketergantungan yang sangat tinggi kepada anggaran pemerintah menjadikan kaum muda tidak banyak memiliki prakarsa dan kemandirian. Masalah ini membutuhkan strategi penyelesaian yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan kebijakaan kepemudaan yang selama ini telah dilakukan sehingga dibutuhkan terobosan atau inovasi kebijakan kepemudaan. Kompleksitas masalah, dinamika perubahan zaman serta tuntutan profesionalitas mengharuskan pemerintah melakukan inovasi kebijakan pemberdayaan kaum muda. Kebijakan inklusif dapat dipandang sebagai salah satu strategi inovasi karena kebijakan ini membuka ruang partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak di luar pemerintah. Sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil menjadi aktor-aktor penting karena ide, prakarsa dan kemandirian yang mereka miliki dapat memperkaya kebijakan kepemudaan pemerintah. Namun demikian nampak bahwa pemerintah belum memiliki gagasan yang komprehensif mengenai kebijakan kepemudaan yang inklusif. Melalui identifikasi terhadap praktik-praktik terbaik kebijakan pemberdayaan kaum muda yang inklusif dari luar negeri diharapkan dapat mendorong keterbukaan pemerintah untuk berjejaring dan bersinergi dengan stakeholder kebijakan kepemudaan. Langkah ini merupakan bentuk keniscayaan inovasi kebijakan agar pemberdayaan kaum muda dapat berjalan dengan komprehensif, efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah yang terbatas dan otoritatif sehingga menimbulkan ketergantungan dalam pemberdayaan perlu direduksi dan direvisi melalui adopsi dan inovasi kebijakan sejalan dengan semangat partisipasi publik.