REGULASI DAN EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH DI KOTA DEPOK - Hasnil Hasyim (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, 2018)
Kerjasama Syariah ditandai sebagai tren di antara orang-orang saat ini. Sayangnya, regulasi untuk kerja sama syariah masih mengacu pada UU No. 25/1992 yang mengecualikan kerja sama syariah. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana penyesuaian prinsip kerja sama dan kerja sama ekonomi syariah? (2) Apa landasan hukum yang digunakan dalam operasionalisasi kerja sama syariah di Depok? (3) Bagaimana keberadaan kerja sama syariah di Bandung saat ini? Hasil penelitian telah mengungkapkan etika dan filosofi gerakan koperasi memiliki banyak penyesuaian dengan ajaran Islam mengenai pentingnya kerjasama dan saling membantu (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan demokrasi (musyawarah). Dasar hukum untuk kerja sama syariah sebenarnya merujuk pada Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 45 sebagai landasan struktural, dan Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai landasan operasional. Mayoritas kerjasama syariah di Depok belum mengakuisisi badan hukum untuk koperasi, karena undang-undang mereka juga belum disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain itu, tujuan utama kerja sama syariah untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat dan hasil akhir pada peningkatan ekonomi anggotanya, yang sesuai berdasarkan agama Islam.