KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 - Sutjipto Ngumar; Ikhsan Budi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya, 2005)
Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah apakah telah dijalankan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, serta memberikan masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Satuan Kerja tentang hal-hal dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dapat dilakukan secara utuh, benar dan konsisten. Tahapan metode penelitian yang dilaksanakan meliputi; survey pendahuluan dengan tujuan mengenali obyek penelitian, prosedur dan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 sehingga mendapatkan gambaran umum daerah yang diteliti; survey lapangan dilakukan setelah studi kepustakaan dan merupakan lanjutan dari survey pendahuluan, dalam melakukan survey lapangan peneliti mencari dan mendapatkan data secara langsung dari pemerintah daerah. Pengolahan data dilakukan dengan teknik penjodohan atau membandingkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan implementasinya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan studi dan rekomendasi. Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Terdapat banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penganggaran dan akuntansi sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat dilihat bahwa telah ada niat dan usaha untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari internal pemerintah daerah. Untuk itu baik pemerintah daerah yang diteliti maupun pemerintah propinsi sebagai pembina, perlu untuk segera mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih ditingkatkan lagi.