POLICY IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY AND ITS IMPACT ON THE PROSPECT OF LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA - Kertapradja, E. Koswara (P2KK LIPI, 2003)
Kebijaksanaan desentralisasi seperti yang digariskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu pendorong dalam rangka reformasi total dalam segala aspek kehidupan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang dilaksanakan lebih ditekankan untuk melengkapi system administrasi agar ‘Pemerintahan yang baik’ yang menganut nilai-nilai demokrasi, transparansi, kejujuran serta keadilan bagi seluruh penduduk. Pengaruh positif dari reformasi total adalah terjadinya pergeseran paradigma dari pemerintah yang sentralistik ke arah pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi. Hal itu akan mendorong timbulnya kreativitas dan inisiatif secara local yang didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan dengan secara sadar melaksanakan demokratisasi. Karena itu dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Proporsi Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah, telah dianggap sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua undang-undang itu, diharapkan akan membawa perubahan pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang mampu meyakini akan terwujudnya kehidupan berdemokrasi. Dan semua itu akan bermuara pada pelayanan yang baik, serta berusaha menuju kemakmuran rakyat secara umum.