PETANI DAN KEMISKINAN DI INDIA DAN NEGARA LAINNYA - Soepanto, Achmad (Perum BULOG, 2006)
India mengalokasikan dana Rp. 94 triliun setiap tahun atau 2 % dari produk domestik bruto (PDB) untuk menjamin pendapatan bagi 63 juta orang wakil keluarga miskin di desa. Setiap wakil dijamin pekerjaan dengan upah 60 rupees setiap hari selama 100 hah dalam setahun. Setiap bulan akan menerima 500 rupees atau Rp. 108.050. Dalam satu tahun berarti menerima 6.000 rupees atau Rp. 1.296.600. Jaminan ini mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia yang merupakan program 1 tahun sedang Jaminan Kerja Pedesaan (JKP) di India merupakan program permanen dan ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan dari program JKP merupakan hasil jerih payah bekerja, sedang dari program BLT merupakan pendapatan yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap keluarga miskin menerima BLT Rp. 100.000 setiap bulan atau Rp. 1.200.000 setiap tahun sehingga anggaran untuk 15,5 juta keluarga miskin adalah Rp. 18, 6 triliun. Program JKP India, hanya untuk masyarakat pedesaan, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat yang tidak tinggal di pedesaan. Sebagian besar warga India (72 %) tinggal di pedesaan sehingga yang paling merasakan program ini adalah para petani. Berbeda dengan program BLT Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin baik yang bertempat tinggal di kota maupun di desa. Namun program-program seperti ini belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan petani, masihdiperlukan bantuan pemerintah berupa perlindungan produk petani dipasar dalam negeri.